× Home Politik
Ekonomi
Hukum
Gaya Hidup
Olahraga
Diskursus
Commerce
Video
Serba Serbi
Photo

Peristiwa 27 Juni 1955: Pembangkangan Militer Berujung Tumbangnya Kabinet

27 Juni 2020
Penulis : Muhammad Said
Share :
Responsive image
Foto: Abdul Haris Nasution dan Zulkifli Lubis, dua perwira Angkatan Darat dalam pusaran Peristiwa 27 Juni 1955 (Tirto.id)

epicentrum.co.id – Dalam sejarah berbagai bangsa yang lahir pasca kolonialisme di abad 20, institusi militer menjadi penting karena peran politiknya sebagai solidarity maker. Korea Selatan, Mesir, Pakistan dan Indonesia adalah negara-negara yang institusi militernya pernah bahkan sedang mendominasi panggung politik.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) berperan besar dalam politik, lahirnya TNI saja kurang dari dua bulan pasca proklamasi adalah upaya Pemerintah menertibkan para pemuda laskar bersenjata baik yang berafiliasi politik maupun berbasis kekuatan jagoan lokal, agar kemerdekaan diperoleh dengan damai dan beradab.

Pada hari ini, peran politik tentara sudah tidak begitu dominan walaupun belum dikatakan hilang. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo misalnya, berperan penting dalam menurunkan tensi ketegangan antara Pemerintah dengan umat Islam yang tergabung dalam Gerakan 212.

Dapat dikatakan militer Indonesia hari ini berperan hanya dalam kerangka penegakan keamanan dalam negeri, tidak lagi mendominasi lapangan ekonomi, sosial budaya, hingga pemerintahan daerah seperti era Orde Baru dahulu.

Permulaan

Sebagaimana militer negara modern pasca kolonial yang berupaya menegaskan perannya dalam politik, militer Indonesia pernah melibatkan diri dalam gerakan menumbangkan pemerintah yang berkuasa dengan kekuatan senjata, walaupun berakhir dengan kegagalan.

Sebut saja Peristiwa 3 Juli 1946, ketika faksi tentara yang dipengaruhi Persatuan Perjuangan, front partai dan laskar yang menolak berunding dengan Belanda dipimpin Tan Malaka, menculik Perdana Menteri Sutan Syahrir dan beberapa pejabat kabinet.

Panglima Divisi III Jenderal Mayor Sudarsono yang meminta menghadap Presiden Soekarno untuk memohon pembubaran kabinet, ditangkap pengawal Presiden, para pelakunya diadili dan dipenjara seperti Tan Malaka, Ahmad Soebardjo, Mohammad Yamin dan dr. Buntaran Martoatmodjo termasuk para perwira yang bersekongkol dengan mereka.

Peristiwa Pemberontakan PKI di Madiun juga dapat diletakkan dalam kerangka pemberontakan militer, karena digerakkan pasukan-pasukan yang menolak dirasionalisasi Kabinet Perdana Menteri Mohammad Hatta dalam rangka menghemat anggaran negara akibat semakin mengecilnya wilayah Republik yang produktif pasca perjanjian Renville.

Peristiwa yang cukup besar dampaknya bagi militer adalah gerakan 17 Oktober 1952, saat Angkatan Darat menggerakkan massa rakyat untuk membubarkan parlemen, meriam-meriam dari Resimen Infanteri 7 pimpinan Mayor Kemal Idris dihadapkan ke istana untuk menekan Presiden Soekarno.

Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Jenderal Mayor TB Simatupang, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel AH Nasution beserta para perwira Staf Umum dan panglima daerah menghadap Presiden demi pembubaran DPR yang dianggap terlalu ikut campur persoalan internal tentara.

Presiden Soekarno sendiri menolak tuntutan yang munculnya sudah muncul dari institusi tentara, bukan lagi bersifat faksional seperti Peristiwa 3 Juli dan Peristiwa Madiun.

Peristiwa itu sendiri menjadi blunder bagi para inisiator gerakan karena publik berbalik menekan tentara. Sri Sultan dan Kolonel Nasution mengundurkan diri, Simatupang diberhentikan dari jabatan KSAP akhir 1953 untuk kemudian pensiun di usia sangat muda di tahun 1959, kemudian melibatkan diri dalam organisasi gereja. Tentara di daerah bergolak, beberapa panglima ‘didaulat’ lalu diturunkan oleh bawahannya.

Pendaulatan adalah tradisi politik distingtif dalam sejarah modern Indonesia. Pemimpin yang didaulat biasanya ditekan untuk melakukan sesuatu oleh yang mendaulat, seperti Peristiwa Rengasdengklok, atau Gerakan 30 September.

Kontemplasi

Tentara dapat dikatakan mundur sejenak dari politik setelah peristiwa 17 Oktober. KSAD pengganti Nasution, Kolonel Bambang Sugeng, dipilih pemerintah karena sikapnya yang menolak masuknya tentara ke dalam politik tetapi mampu merangkul pihak-pihak yang berseberangan dengan Pemerintah.

Kolonel Bambang Sugeng sendiri semasa revolusi kemerdekaan adalah Komandan Resimen XIX di Magelang, Kepala Staf kemudian Panglima Divisi III yang bertugas mempertahankan daerah Kedu Utara, Kedu Selatan, Semarang Barat hingga Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan demikian Bambang Sugeng sangat memahami politik ibukota tanpa berniat terlibat di dalamnya.

Dengan pangkat Jenderal Mayor (saat itu setara Brigjen karena bintang satu), Bambang Sugeng mempersatukan kembali tentara yang pecah belah pasca peristiwa 17 Oktober.  Kolonel Zulkifli Lubis, kepala badan intelijen pertama RI ditunjuk sebagai Wakil KSAD.

Penunjukan Zulkifli Lubis menguatkan pandangan Bambang Sugeng bahwa dirinya menolak terlibatnya tentara dalam urusan politik, karena Zulkifli Lubis adalah orang yang menyusupkan agen-agen intel untuk mempengaruhi massa demonstran 17 Oktober.

“Saya menyusupkan orang-orang ke dalam massa untuk kemudian mengubah yel-yel dari ‘Bubarkan Parlemen’ menjadi ‘Hidup Bung Karno’,” ungkap Zulkifli bertahun-tahun kemudian dalam sebuah wawancara di tahun 1986.

Namun, Bambang mempertahankan para panglima daerah inisiator gerakan 17 Oktober yang kedudukannya terlalu kuat untuk didaulat bawahan, seperti Panglima Bukit Barisan Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Siliwangi Kolonel Alex Kawilarang, dan Panglima Tanjungpura Kolonel Sadikin.

Kita kemudian mengenal Alex Kawilarang sebagai pelopor pembentukan pasukan elit Kopassus, awalnya bernama Kesatuan Komando (Kesko) Siliwangi yang diambil alih Angkatan Darat menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD).

Zulkifli yang ahli psywar pernah memanfaatkan kemampuan Kesko Siliwangi ini untuk melakukan serangan cepat (raid) ke basis DI-TII di pedalaman Jawa Barat, bisa dikatakan ilmu combat intelligence (Sandi Yudha) Kopassus hari ini diturunkan langsung oleh perwira Mandailing kelahiran Banda Aceh tersebut.

Adapun Nasution dan beberapa perwira yang menyatakan berhenti dari jabatan militer namun masih aktif dalam dinas kemiliteran, membentuk partai politik yang berisi perwira dan politisi sipil yang dekat dengan perwira, bernama Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Partai yang memiliki tujuan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 itu dipimpin Ratu Aminah Hidayat, istri Kolonel Hidayat Martaatmadja, Sekjen Kementerian Pertahanan yang dikenal sebagai kompatriot Nasution di Divisi Siliwangi.

Kolonel Nasution, Kolonel Gatot Subroto dan Kolonel dr. Abdul Aziz Saleh adalah beberapa nama yang dicalonkan IPKI dalam Pemilu 1955. Nasution berhasil meraih kursi DPR dari daerah Sumatera Utara, namun IPKI sendiri hanya memperoleh 12 kursi dari 260 kursi, sangat tidak cukup untuk memperjuangkan pemberlakuan UUD 1945 kembali sebagai konstitusi.

Titik Balik

Usaha Jenderal Bambang Sugeng menyatukan para perwira yang terpecah berhasil dengan terlaksananya Konferensi Interkolegial, 17 – 25 Februari 1955 di Yogyakarta, dihadiri 270 perwira Angkatan Darat. Konferensi ini menghasilkan Piagam Yogya yang sifatnya tidak hanya rekonsiliasi antara perwira pro-17 Oktober, anti-17 Oktober maupun apolitis, namun menegaskan pentingnya peranan politik tentara.

Tentara juga menginginkan jabatan militer berdasarkan senioritas, bukan pertimbangan politik, atau persaingan faksi seperti bekas KNIL atau Peta, dekat partai ini atau partai itu, atau agama dan suku.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Bambang Sugeng mengajukan pengunduran diri dari jabatan KSAD pada tanggal 2 Mei 1955, karena menganggap persoalan intern tentara telah selesai.

Pemerintah menerima pengunduran diri tersebut, kemudian Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I mengajukan beberapa nama ke parlemen sebagai calon KSAD, yaitu Wakil KSAD Kolonel Zulkifli Lubis, Panglima Sriwijaya Kolonel Bambang Utoyo, dan Panglima Brawijaya Kolonel Sudirman.

Presiden Soekarno dan Wapres Hatta juga mengajukan nama Panglima Diponegoro Kolonel Mohammad Bachroen.

Pengajuan nama-nama tersebut ditolak yang bersangkutan karena dianggap hanya didominasi perwira anti 17 Oktober, Zulkifli Lubis, Bambang Utoyo dan Sudirman. Kolonel Bachroen yang ikut mendukung gerakan secara pasif, turut menolak pencalonan dirinya.

Namun Bambang Utoyo menerima tawaran pemerintah tersebut kedua kalinya. Sosok yang dikenal sebagai Komandan Brigade Merah dalam pertempuran Lima Hari Lima Malam di Palembang tersebut diangkat sebagai KSAD tanggal 10 Juni 1955, dan akan dilantik tanggal 27 Juni di Istana Merdeka oleh Presiden Soekarno.

Militer Membangkang

Angkatan Darat dipimpin Kolonel Lubis yang saat itu menjabat Caretaker KSAD, menolak pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KSAD dan mengancam memboikot. Pemerintah menjawabnya dengan mengancam Kolonel Lubis dipecat sebagai pejabat KSAD.

Aksi ini berlanjut menjadi tit for tat, Angkatan Darat memboikot pelantikan Bambang Utoyo yang pada tanggal 27 Juni itu naik pangkat menjadi Jenderal Mayor. Seluruh slagorde Angkatan Darat tidak ada yang hadir.

Bahkan menurut penuturan Nasution dalam memoarnya ‘Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai’. korps musik untuk pelantikan dipinjam dari Dinas Pemadam Kebakaran Kotapraja Jakarta Raya.

Pemerintah tentu saja merasa dipermalukan dengan insiden tersebut, langsung memecat Kolonel Lubis. Tindakan Pemerintah Kabinet Ali Sastroamijoyo ini malah berakibat mundurnya sejumlah partai koalisi.

Tekanan politik makin menghebat, Kabinet Ali Sastroamijoyo yang merupakan koalisi PNI dan NU beserta berapa partai kecil, memerintah sejak 31 Juli 1953 akhirnya jatuh tanggal 24 Juli 1955. Burhanuddin Harahap dari Masyumi menerima mandat pembentukan kabinet dan mulai memerintah tanggal 12 Agustus 1955 dengan program pelaksanaan Pemilu.

Burhanuddin selain menjabat Perdana Menteri juga menjabat Menteri Pertahanan, kemudian berunding dengan Zulkifli Lubis yang secara de jure bukan lagi pejabat KSAD. Pemerintah meminta usulan Angkatan Darat siapa yang layak dicalonkan sebagai KSAD.

Para perwira mengusulkan dua nama, Kolonel Maludin Simbolon dan Kolonel AH Nasution, walaupun keduanya sangat aktif dalam 17 Oktober, namun dari senioritas keduanya dianggap paling layak menjadi KSAD. Karena insinuasi terkait agama, nama Simbolon tidak diterima oleh Presiden Soekarno.

Pemerintah akhirnya mengajukan nama tunggal AH Nasution kepada parlemen dan diterima dengan suara bulat. Nasution yang saat itu sudah bersiap menduduki kursi di DPR, menerima pengangkatan tersebut dan dilantik pada 7 November 1955 dengan pangkat Jenderal Mayor.

Jenderal Nasution kemudian berkonflik dengan orang-orang yang berperan penting dalam pengangkatan dirinya kembali sebagai KSAD. Dengan alasan tour of duty, Nasution mengangkat Kolonel Gatot Subroto sebagai Wakil KSAD dan Kolonel Lubis dipindahkan dari jabatan Wakil KSAD menjadi Panglima Bukit Barisan.

Kolonel Simbolon hendak dipindahkan dari jabatan Panglima Bukit Barisan untuk disekolahkan ke luar negeri. Baik Lubis maupun Simbolon menolak tour of duty tersebut, untuk kemudian keduanya terlibat dalam Pemberontakan PRRI.

Tidak hanya sukses menyingkirkan rivalnya, Jenderal Nasution menegaskan doktrin politik tentara ‘Jalan Tengah’ dalam pidatonya di Dies Natalis pertama Akademi Militer Nasional, November 1958.

Tentara kemudian memiliki peran politik signifikan sejak era Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru dengan doktrin Dwi Fungsi, doktrin yang melegalkan keterlibatan tentara dalam menjaga stabilitas politik nasional. Doktrin tersebut akhirnya tumbang di tangan sendiri setelah Reformasi 1998. (*)

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Epicentrum. All Rights Reserved.