× Home Politik
Ekonomi
Hukum
Gaya Hidup
Olahraga
Diskursus
Commerce
Video
Serba Serbi
Photo

24 Desember 1949: Hari Lahir Kodam Jaya, Pasukan Pembersih Baliho HRS

24 Desember 2020
Penulis : Muhammad Said
Share :
Responsive image
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab

epicentrum.co.id - Akhir November lalu, Komando Daerah Militer Jakarta Raya/Jayakarta atau biasa disebut Kodam Jaya membuat heboh perpolitikan nasional, karena melakukan operasi penertiban baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab.

Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengakui pencopotan baliho Imam Besar FPI Rizieq Shihab oleh sekelompok orang berbaju loreng dilakukan atas perintahnya.

"Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizieq itu perintah saya," kata Dudung usai menggelar apel TNI persiapan Pilkada di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Kodam Jaya sendiri memiliki sejarah panjang sejak lahir pada 24 Desember 1949, tanggal di mana Kolonel Hendrik Johannes de Vries selaku Komandan Basiscommando van Batavia en Ommelanden (Komandan Komando Pangkalan Batavia dan Sekitarnya) mewakili Pemerintah Kerajaan Belanda menyerahkan kekuasaan keamanan kepada Letkol Taswin Almalik Natadiningrat, Komandan Basiscommando Djakarta Raja mewakili Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Menurut buku ‘Siliwangi Dari Masa ke Masa’ (1979), Basiscommando (Baco) Djakarta Raja ini diperkuat empat batalyon Divisi Siliwangi, yaitu Batalyon R ‘Kala Hitam’ pimpinan Kapten Sunaryo, Batalyon S ‘Kilat’ pimpinan Kapten Dodong Hadimijaya, Batalyon T ‘Banteng Taruna’ pimpinan R. Johari, dan Batalyon ‘Siluman Merah’ pimpinan H.R. Dharsono.

Batalyon Kala Hitam dan Siluman Merah bermarkas di kota Jakarta, Batalyon Kilat bermarkas di Tangerang dan Batalyon Banteng Taruna bermarkas di Cibinong.

Keempat batalyon tersebut berada di bawah Brigade 23/Corps Tjadangan Umum (CTU) yang dipimpin Letkol Taswin sebagai Komandan dan Mayor Kemal Idris sebagai Kepala Staf. Brigade 23 CTU berada di bawah komando langsung Markas Besar Angkatan Darat dan bermarkas di Jakarta dengan pos komando di Purwakarta, pada masa itu adalah ibu kota Karesidenan Jakarta Raya.

Batalyon S ‘Kilat’ kemudian dilikuidasi pada tahun 1951 dan digantikan dengan Batalyon 3 Mei yang berisi prajurit bekas KNIL asal Manado namun memberontak kepada Belanda pada 3 Mei 1950. Batalyon 1412/Tirtayasa yang berkedudukan di Subang juga ditambahkan ke Brigade 23, pada saat itu Subang masih merupakan ibu kota Kabupaten Purwakarta bagian dari Karesidenan Jakarta Raya.

Brigade 23/CTU pada tahun 1952 menjadi Resimen Infanteri 7 dengan kekuatan lima batalyon infanteri, Batalyon 307/Kala Hitam, Batalyon 312/Tirtayasa, Batalyon 317/Banteng Taruna, Batalyon 322/Siluman Merah dan Batalyon 324/3 Mei. Batalyon-batalyon tersebut dalam perjalanannya dilikuidasi, kecuali Batalyon 312 yang mengambil tunggul ‘Kala Hitam’ dan berada di bawah Brigade Infanteri 15/Kujang II, dengan kedudukan markas batalyon di Subang.

Resimen Infanteri 7 berada di bawah komando Tentara dan Teritorium III/Siliwangi dengan tugas membantu pengamanan ibu kota RI dan sekitarnya yang pada saat itu menjadi tanggung jawab Komando Militer Kota Besar Djakarta Raja (KMKB-DR), nama baru Basiscommando Djakarta Raja yang lebih sesuai dengan bahasa Indonesia.

Terlibat Konflik Politik

Pada saat Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) Jenderal Mayor T.B. Simatupang, KSAD Kolonel A.H. Nasution dan para staf serta panglima divisi menghadap Bung Karno di Istana Merdeka dalam peristiwa 17 Oktober 1952, pasukan KMKB-DR yang bertugas mengamankan ibu kota justru ikut dalam demonstrasi menuntut pembubaran parlemen pada hari itu.

Mayor Kemal Idris, Komandan Resimen Infanteri 7 memerintahkan satu baterai artileri lapangan dengan meriam 25 pounder mengambil posisi tempur di depan Istana Merdeka. Tindakan Kemal Idris ini kemudian menyulitkan karir militernya di kemudian hari karena Presiden Soekarno dikabarkan sangat marah dengan ancaman tersebut.

Namun dalam memoarnya, Kemal mengklaim sudut meriam tersebut dipasang besar, sehingga jika ditembakkan akan melewati Istana dan jatuh di Jalan Veteran.

Pada 14 Agustus 1956, pasukan KMKB-DR dipimpin langsung Komandan Mayor Djuhro Sumitradilaga atas perintah Panglima Siliwangi Kolonel Alex Kawilarang menangkap Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani atas dugaan korupsi, tepat saat beliau hendak berangkat ke London mengikuti konferensi internasional tentang Krisis Terusan Suez.

Perdana Menteri Mr. Ali Sastroamidjojo dikabarkan sangat marah dengan tindakan Kolonel Alex dan Mayor Djuhro tersebut, dan meminta KSAD Jenderal Mayor A.H. Nasution untuk melepaskan Cak Ruslan, panggilan akrab sang Menlu.

KSAD Nasution kemudian mencopot Mayor Djuhro dan menggantikannya dengan Mayor Endang Dahcjar, Kolonel Kawilarang kemudian dijadikan atase militer RI untuk Amerika Serikat, suatu cara klasik pemerintahan Indonesia untuk menghukum bawahannya secara tidak langsung.

Yang paling diingat orang tentu saja keterlibatan Komandan Brigif 1/Jayasakti Kodam V/Jayakarta, Kolonel A. Latief dalam peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang didalangi Partai Komunis Indonesia. Dua peleton Brigif 1 terbukti terlibat dalam penculikan enam Jenderal pimpinan teras Angkatan Darat dan membawa mereka ke Desa Lubang Buaya untuk dieksekusi.

Pangdam V/Jayakarta saat itu, Mayjen TNI Umar Wirahadikusumah bertindak cepat dengan memberlakukan jam malam dan menjaga jalur keluar masuk ibu kota. Pada hari itu juga, 1 Oktober 1965, sukarelawan Pemuda Rakyat yang ikut G-30-S dengan tugas menjaga RRI dan kantor Telkom serta beberapa obyek vital ditangkap dan ditahan oleh Polisi Militer Kodam V/Jaya.

Pangdam V/Jaya selanjutnya, Mayjen TNI Amirmachmud juga berperan penting dalam transisi kekuasaan dari Orde Lama menuju Orde Baru. Atas kemampuannya meyakinkan Presiden Soekarno, Amirmachmud bersama Menteri Urusan Veteran Mayjen TNI Basuki Rachmat dan Menteri Perindustrian Rakyat Mayjen TNI M. Yusuf menjadi saksi ditandantanganinya Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar, yang ditafsirkan Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Soeharto sebagai perintah membubarkan PKI dalam rangka mengamankan negara dan jalannya revolusi Indonesia.

Peristiwa Tanjung Priok

Pada masa Orde Baru, Kodam Jaya yang sejak tahun 1960 bernama Kodam V/Jayakarta menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas nasional. Saat Jakarta dilanda huru-hara pada 15 Januari 1974 atau dikenal dengan nama Malari, Pangdam V Mayjen TNI G.H. Mantik segera memberlakukan jam malam dan menangkapi para aktivis Dewan Mahasiswa UI yang dituduh menjadi penyebab aksi demonstrasi menyambut Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka menjadi aksi kerusuhan anti produk Jepang.

Pangdam V selanjutnya, Mayjen TNI Norman Sasono juga memimpin langsung pendudukan kampus Universitas Indonesia Salemba dan Rawamangun pada 21 Maret 1978. Saat itu Dewan Mahasiswa se-Indonesia menggerakkan aksi menolak pencalonan Presiden Soeharto untuk ketiga kalinya dalam Sidang Umum MPR 1978. Maka aksi massa tersebut dianggap Militer sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas nasional.

Dan tentu saja, walaupun dalam skala lokal orang akan teringat dengan peristiwa pembantaian Tanjung Priok 10 September 1984. Massa umat Islam yang saat itu bergerak menuju kantor Kodim Jakarta Utara dan Polres menuntut pembebasan empat kawan mereka yang ditangkap.

Menurut berita yang beredar, Sersan Hermanu dituduh warga mencuci brosus anti asas tunggal Pancasila dengan air got dan masuk musholla dengan sepatu bot. Benar atau tidaknya tuduhan warga, pengurus masjid yang terlibat pemukulan Sersan Hermanu ditahan di Kodim.

Dalam peristiwa ini, Menteri Penerangan Harmoko dan Panglima ABRI merangkap Pangkopkamtib Jenderal TNI L.B. Moerdani serta Pangdam V/Jaya Mayjen TNI Try Soetrisno menjelaskan kepada pers bahwa korban tewas hanya 9 orang dan selebihnya luka-luka berat dan ringan. Namun laporan independen menyebutkan korban tewas hingga ratusan orang akibat ditembaki pasukan Batalyon Artileri Pertahanan Udara 6 yang bermarkas di Tanjung Priok.

Peristiwa ini menghantui karir Pangdam V Mayjen Try Soetrisno hingga hari ini, dikabarkan pada masa Reformasi, Try yang mengakhiri karir militer sebagai Panglima ABRI dan kemudian menjadi Wakil Presiden periode 1993-1998 mengadakan islah (perdamaian) dengan para keluarga korban.

Peristiwa ini juga yang memberikan kesan bahwa Jenderal Benny Moerdani adalah sosok penjaga Rezim Orde Baru yang mewakili wajah anti-Islam. Menurut Salim Said dalam bukunya ‘Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Orde Baru’, desas-desus yang tersebar pada malam itu adalah Benny memberi selamat kepada komandan dan pasukan yang terlibat. Prof. Salim menyebut, desas-desus tersebut tidak benar, dikatakan bahwa Benny justru mengatakan hal ini kepada para pasukan Kodam V/Jaya.

“Yang tewas pada malam ini bukan musuh kalian, tetapi saudara kalian satu bangsa!”

Kodam Jaya dan Front Pembela Islam

Dalam disertasinya yang merupakan salah satu rujukan utama para pengamat politik militer dengan judul ‘Konflik dan Integrasi TNI-AD 1945-2004’, Mayjen TNI (Purn.) Kivlan Zen menjelaskan dengan lugas bagaimana komando pengamanan Jakarta yang tidak memiliki nomor romawi sejak reorganisasi ABRI tahun 1985 itu terlibat dalam pembentukan organisasi Front Pembela Islam (FPI).

Kivlan yang setelah transisi kekuasaan Presiden Soeharto kepada Presiden Habibie kehilangan jabatan militer sebagai Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) namun masih perwira aktif, diberi tugas oleh Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto untuk mengonsolidasikan dukungan umat Islam dalam rangka menyukseskan Sidang Istimewa MPR 10-13 November 1998.

Kivlan yang juga dikenal sebagai tokoh pemimpin Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (KB-PII) dan aktif dalam mengganyang PKI semasa berstatus pelajar, memang dikenal dekat dengan tokoh-tokoh Islam terutama di Jakarta. Dengan kedekatan tersebut, Kivlan memunculkan ide agar ormas Islam membentuk Pasukan Pengamanan Swakarsa (Pamswakarsa) untuk menyekat segala upaya gerakan penolakan Sidang Istimewa MPR.

Pada masa Reformasi, Militer Indonesia sudah tidak mungkin melibatkan diri secara langsung menghadapi aksi massa oposisi, sehingga strategi yang dipilih adalah menghadapi massa aksi rakyat dengan massa aksi rakyat.

Kivlan dalam bukunya menuliskan, pada 9 November 1998 ia mengikuti rapat yang dihadiri Panglima ABRI Jenderal Wiranto, Pangdam Jaya Mayjen TNI Djaja Suparman, Kapolda Metro Mayjen Pol Noegroho Djajusman dalam rangka persiapan pengamanan SI MPR. Ia menulis bahwa dalam rapat tersebut keterlibatan Negara dalam pembentukan Pamswakarsa berstatus rahasia.

Pamswakarsa sendiri dinilai sukses mengamankan SI-MPR 1998, Kivlan mengucapkan terima kasih kepada para pemimpinnya di vila Haji Embay di Ciomas, Banten saat pembubaran Pamswakarsa pada 21 November 1998. Namun walau dibubarkan, berbagai analisa menyebut bahwa Pamswakarsa ini adalah cikal bakal berdirinya organisasi Front Pembela Islam.

Adalah organisasi KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan) yang menyebutkan Pamswakarsa merupakan cikal-bakal FPI, hal yang dibantah langsung oleh FPI karena hari kelahiran mereka adalah 17 Agustus 1998, sementara Pamswakarsa didirikan menjelang SI-MPR November 1998.

Tujuan politik Pamswakarsa sendiri memang berbeda dengan FPI, jika Pamswakarsa hanya memiliki kepentingan jangka pendek mengamankan Sidang Istimewa MPR, maka FPI memiliki tujuan jangka panjang memberlakukan Syariat Islam sebagai hukum positif dalam kerangka NKRI.

Yang menyamakan FPI dan Pamswakarsa tentu soal hubungan mereka dengan Militer terutama Kodam Jaya. Hubungan kedua organisasi ini sama-sama tidak langsung karena menurut pengakuan FPI dan juga buku Kivlan, terlibatnya militer dalam hal ini Kodam Jaya dalam gerakan keduanya bersifat rahasia. Karena bersifat rahasia itulah, mantan Pangdam Jaya Letjen TNI (Purn.) Djaja Suparman membantah klaim FPI bahwa mereka pernah bertemu secara rahasia di beberapa tempat.

Namun jika kedekatan FPI dengan Kodam Jaya itu benar, tidak menjadi keanehan jika polemik soal baliho Habib Rizieq Shihab antara keduanya kemudian berakhir damai. (*)

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Epicentrum. All Rights Reserved.