× Home Politik
Ekonomi
Hukum
Gaya Hidup
Olahraga
Diskursus
Commerce
Video
Serba Serbi
Photo

Tokoh Kelahiran 1 Mei: Hariman Siregar, Guru Para Aktivis Pro Demokrasi

01 Mei 2021
Penulis :
Share :
Responsive image
Tokoh pro demokrasi dan aktivis senior Hariman Siregar

epicentrum.co.id - Selain diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, 1 Mei juga hari lahirnya salah satu tokoh terdepan dalam diskursus demokrasi Indonesia, yaitu Hariman Siregar (lahir 1 Mei 1950 di Padang Sidempuan, Sumatera Utara).

Hariman Siregar adalah salah satu aktivis mahasiswa pasca gerakan 1966 yang menjaga sikap kritis kampus terhadap Rezim Orde Baru. Orde Baru sendiri adalah rezim yang diusung para aktivis mahasiswa yang kritis terhadap Presiden Soekarno dan sistem demokrasi terpimpin berporos Nasakom.

Ketika Hariman masuk Fakultas Kedokteran UI tahun 1968, suasana kampus-kampus Indonesia sedang mengalami arus depolitisasi. Depolitisasi kampus bukan berarti kampus menjadi apolitis atau anti terhadap politik, tetapi sebuah arus penolakan kuatnya pengaruh kekuatan politik dan upaya menjaga independensi serta kebebasan mimbar akademik.

Memang pada masa Demokrasi Terpimpin, kampus mengalami politisasi sangat hebat, sesuai dengan jargon di masa itu 'Politik Adalah Panglima'. Dunia akademik tidak memiliki kebebasan untuk mengkritisi kebijakan politik dan ekonomi Rezim Soekarno.

Pernah terjadi suatu peristiwa, Prof. Mochtar Koesoemaatmadja, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) membandingkan konsep Demokrasi Terpimpin dan ajaran-ajaran Bung Karno seperti Manipol-Usdek, Resopim dan lain-lain dengan konsep Sosialisme Nehru dari India.

Kuliah yang biasa tersebut ternyata berujung pada pelaporan Prof. Mochtar oleh mahasiswanya sendiri bahwa beliau merendahkan ajaran Bung Karno, tentunya pelaporan tersebut berujung pada pemberhentian sang Guru Besar dari kegiatan mengajar.

Menjadi Aktivis

Dalam memoar pribadinya yang ditulis alm. Amir Husin Daulay, 'Hariman & Malari', putra Kalisati Siregar tokoh Partai Sosialis Indonesia (PSI) Sumatera Utara ini tidak memasuki organisasi mahasiswa ekstrauniversitas seperti lazimnya para aktivis mahasiswa pada masa itu.

Hariman memilih aktif dalam aktivitas intrauniversitas di FKUI, menjadi dedengkot kampus. Bahkan kelompok pelawak Warkop mengawali karirnya karena Radio Prambors meminta Hariman mengisi acara, Hariman kemudian mengenalkan Kasino dan Nanu dua aktivis Mapala (Mahasiswa Pecinta Alam) UI kepada Prambors dan dimulailah kelompok humor legenda itu.

Hariman baru menjadi aktivis setelah tingkat III saat memasuki kelompok independen Grup Diskusi UI (GDUI) yang digawangi ekonom Dr. Sjahrir (Ciil) dan Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Selain di GDUI, Hariman juga aktif dalam kelompok Pemacen (Pemuda-Mahasiswa-Cendekiawan) Golkar yang waktu itu digawangi akademisi ITB Dr. Midian Sirait.

Saat pemilihan umum Ketua Senat Mahasiswa FKUI, Hariman yang didukung kelompok GDUI dan Pemacen Golkar mendapat saingan ketat dari aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Hariman adalah Ketua Senat Mahasiswa FKUI pertama yang bukan berasal dari kelompok HMI.

Saat itu Pemerintah melalui kelompok Opsus Letjen Ali Moertopo merancang penguasaan mahasiswa dengan gagasan pembentukan NUS (National Union of Student). Gagasan NUS ditolak dewan-dewan mahasiswa di Bandung seperti ITB, Unpad dan Unpar karena kental intervensi politik.

Namun Pemerintah tetap menjalankan skenario pembentukan NUS dengan menjalankan proyek pendirian ikatan mahasiswa fakultas sebagai upaya kanalisasi aktivis mahasiswa dari pengelompokan ideologis menjadi pengelompok fungsional.

Proyek pertamanya adalah pembentukan Ikatan Mahasiswa Kedokteran Indonesia (IMKI). Dalam Kongres di Makassar, Hariman melawan seniornya satu tahun sendiri di FKUI, yaitu Judilherry Justam. Judilherry kalah dan Hariman menjadi Sekjen IMKI.

Namun Hariman yang cerdik tidak serta merta menurut begitu saja dengan skenario politik kelompok Opsus. Begitu Hariman kembali ke Jakarta, Judilherry diserahkan jabatan sebagai Ketua Senat Mahasiswa menggantikan Hariman.

Begitu juga saat pemilihan Ketua Umum Dewan Mahasiswa UI periode 1973-1975, Hariman bersaing ketat dengan aktivis HMI Ismeth Abdullah. Hariman memenangkan pemilihan dengan selisih beberapa suara.

Dalam 'Hariman & Malari', Ketua Umum PB HMI saat itu Akbar Tandjung menceritakan saat itu para Senator Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) UI dari kelompok HMI sudah berkoalisi dengan GMNI, sesuai dengan kesepakatan ormas Cipayung.

Kelompok GMNI saat itu mencalonkan Theo L. Sambuaga sebagai Calon Ketum DMUI. Hariman cerdik memanfaatkan situasi dengan mengajak GMNI berkoalisi.

"Masak Ketum DMUI anak HMI terus," demikian Hariman menceritakan hasutannya.

Selain Theo yang berbalik mendukung Hariman, satu Senator MPM bermarga Hasibuan dari kelompok HMI juga memilih Hariman dengan pertimbangan sederhana, Hariman adalah halak hita atau sesama orang Batak.

Hariman yang pada dasarnya tidak bisa diatur-atur, kembali menolak skenario kelompok Opsus. Saat membentuk Kabinet DMUI, Hariman justru menunjuk dua aktivis HMI dari FK sebagai fungsionaris, Gurmilang Kartasasmita sebagai Wakil Ketua Umum dan Judilherry Justam sebagai Sekjen. Theo Sambuaga juga diangkat menjadi Wakil Ketua Umum.

Malapetaka 15 Januari

Saat itu, akhir tahun 1973, tensi kampus sedang tinggi-tingginya akibat krisis ekonomi global yang membebani masyarakat, sementara Pemerintah lebih memberikan kemudahan terhadap pengusaha yang didukung modal asing.

Investasi asing dari Amerika Serikat dan Jepang saat itu begitu dominan. Rum Aly dalam 'Menyilang Jalan Kekuasaan Militer Otoriter: Gerakan Mahasiswa Bandung 1970-1974' bagaimana mahasiswa Bandung begitu kritis hingga berkali-kali mengadakan aksi untuk memprotes kebijakan yang merugikan rakyat.

Delegasi Mahasiswa ITB tanggal 15 Oktober 1973 dipimpin aktivis-aktivis seperti Kemal Taruc, Hafiz Sawawi, Daryatmo dan Henri Hutabarat beserta delapan kawannya menemui DPRD Jawa Barat membawa 'Surat Cinta Untuk Negeri Kami'.

Poster-poster bertuliskan kritik pedas dibawa mereka dalam aksi tersebut, antara lain berbunyi ‘Modal asing untuk rakyat atau rakyat untuk modal asing?’, ‘Modal Asing memang Asyik! (Buat siapa?)’, ‘Seribu Yen ditanamkan, seribu Majalaya gulung tikar’.

Hariman yang baru menjadi Ketua Umum DMUI itu mengajak aktivis-aktivis dari Bandung untuk berkonsolidasi. Saat itu Dewan Mahasiswa ITB dipimpin Muslim Tampubolon, DM Unpad dipimpin Hatta Albanik dan DM Unpar dipimpin Budiono Kusumohamidjojo, merekalah tokoh utama aktivis Bandung yang memimpin aksi-aksi protes dominasi modal asing.

Pertemuan itu kemudian bergulir menjadi konsolidasi 35 Dewan dan Senat Mahasiswa se-Indonesia yang kemudian diundang Presiden Soeharto untuk bertemu di Bina Graha pada 11 Januari 1974.

Pertemuan tersebut tidak memadamkan gejolak protes yang semakin berkobar di kampus-kampus. Saat Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka mengunjungi Jakarta pada 15 Januari 1974, mahasiswa gabungan dari kampus Jakarta, Bogor dan Bandung mengadakan aksi menyambut kedatangannya dengan berjalan kaki dari kampus UI Salemba menuju kampus Universitas Trisakti di Grogol.

Ternyata dalam aksi mahasiswa tersebut, kelompok lain dari pelajar, pemuda, buruh termasuk kelompok tukang becak mengikuti rombongan dari belakang. Saat melewati proyek Senen dan tempat-tempat pusat perbelanjaan serta showroom mobil Jepang, massa di belakang mahasiswa ini mengadakan aksi perusakan.

Kerusuhan yang dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) ini menewaskan 11 orang dan ratusan lainnya luka-luka. Dua bulan setelah Malari, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Jenderal TNI Soemitro meletakkan jabatan karena merasa gagal mengendalikan situasi keamanan.

Jenderal Soemitro sendiri dikenal aktif mendekati para aktivis mahasiswa dan sering mengadakan safari ke kampus-kampus di seluruh Indonesia sejak menjabat sebagai Pangkopkamtib merangkap Wakil Panglima ABRI. 

Dalam sebuah safari pasca Sidang Umum MPR 1973, Jenderal Soemitro sempat berucap 'perlunya kepemimpinan nasional yang baru', sebuah ucapan yang membawanya pada tuduhan kepada Soemitro bahwa ia sedang menggalang dukungan dari mahasiswa termasuk Hariman Siregar dalam rangka gerakan menggantikan Soeharto sebagai Presiden.

Prof. Salim Said dalam buku 'Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto' menjelaskan tuduhan kepada Soemitro tersebut berasal dari kelompok Opsus Ali Moertopo, bahkan massa perusuh dalam Malari kebanyakan adalah jejaring binaan Opsus.

Namun Salim menjelaskan, pendekatan Soemitro ke kampus-kampus tidak sepenuhnya bertujuan menjaga komunikasi militer dan mahasiswa yang mesra pada awal Orde Baru.

Pendekatan Jenderal yang berkubu di Mabes ABRI ini justru upaya menyampaikan protes mahasiswa langsung kepada Soeharto tanpa parlemen jalanan, dengan kata lain sekelompok Jenderal justru sedang beroposisi mengkritisi Soeharto secara tidak langsung.

Berkorban

Dalam konflik politik beraroma perseteruan elit tersebut, Hariman dan kawan-kawannya menjadi korban. Hariman dan Judilherry bersama sejumlah aktivis ditahan. Dr. Sjahrir yang di kemudian hari menjadi adik ipar Kapten Luhut Binsar Pandjaitan termasuk yang diadili dan dipenjara karena aktivitas GDUI dianggap mengawali gerakan mahasiswa yang berujung pada kerusuhan.

Sementara pengorbanan Hariman tidak hanya dipenjara, ayahnya sakit dan wafat setelah dirinya ditahan Laksusda Kopkamtib Jaya. Mertua Hariman, Prof. Sarbini Soemawinata yang merupakan tokoh PSI dan Kepala Badan Pusat Statistik pertama ikut ditahan. Sementara istrinya tidak sadarkan diri dan kehilangan janin kembar. Begitu siuman, istri Hariman kehilangan ingatan.

Begitu berat pengorbanan tersebut, sehingga kenangan pahit itu menimbulkan kejengkelan sendiri dalam diri Hariman. Masa hidup di penjara menjadi sarana Hariman berkontemplasi.

Begitu bebas, Hariman kehilangan urat takutnya. Dua hari setelah keluar penjara, ia berpidato di depan 2000 mahasiswa ITB di Lapangan Basket pada 14 Januari 1978.

Dua hari kemudian, Ketua Umum Dewan Mahasiswa ITB Heri Akhmadi bersama seluruh fungsionaris Dewan Mahasiswa termasuk Rizal Ramli, Jusman Sjafii Djamal dan seluruh ketua-ketua himpunan mahasiswa jurusan menandatangani pernyataan sikap 'Tidak Mempercayai dan Tidak Menginginkan Soeharto Kembali Sebagai Presiden RI'.

Pernyataan sikap tersebut memicu Kopkamtib menjalankan operasi intelijen untuk menangkap aktivis-aktivis mahasiswa ITB seperti Heri Akhmadi, Rizal Ramli, Alhilal Hamdi, Ramles Manampang Silalahi, dan sejak 19 Januari 1978 kampus-kampus di Bandung diduduki militer dengan pasukan Linud Kujang dari Kodam VI/Siliwangi.

Pada 9 Februari 1978, pendudukan kampus menjadi lebih keras karena militer menggunakan panser untuk menduduki kampus-kampus. Puluhan Ketua Umum Dewan dan Senat Mahasiswa ditangkap dan diadili, termasuk Lukman Harun dari UI dan Farid Faqih dari IPB.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef memberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) sebagai upaya mencegah masuknya kegiatan politik dalam kampus. Dewan Mahasiswa dibekukan dan siapa yang nekat menjadi Ketua Umum diancam skorsing.

Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) menjadi pengganti Dewan dengan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan sebagai Ketua BKK. BKK mendapat penolakan dari hampir semua kampus karena bentuknya yang aneh, organisasi kemahasiswaan dipimpin pejabat rektorat.

Akhirnya sejak 1982 seluruh Dewan Mahasiswa se-Indonesia dibubarkan para aktivisnya dan diganti Badan Koordinasi Senat Fakultas atau Himpunan Jurusan. 

Tetap Melawan

Pada dekade 1980-an setelah organisasi Dewan Mahasiswa dibubarkan, para aktivis kampus membentuk kelompok-kelompok studi sebagai pemanasan (warming up) gerakan selanjutnya dengan lebih menitikberatkan pada riset sosial dan ekonomi di masyarakat.

Kelompok aktivis lainnya memilih bergabung dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau komite aksi untuk terlibat langsung mengadvokasi masyarakat yang dirugikan pembangunan, atau menyikapi isu-isu sosial lainnya.

Dua strategi tersebut dipilih karena para aktivis tidak mungkin lagi berhadap-hadapan langsung dengan represifitas Orde Baru, kemudian membangun isu dari pinggiran (periferal) agar masyarakat membentuk kekuatan sendiri dalam rangka melawan rezim.

Hariman sendiri setelah peristiwa pendudukan kampus tahun 1978 memilih mengumpulkan para aktivis senior dalam rangka menjaga silaturahmi antar aktivis, bahkan sempat aktif membangun klub sepakbola Persija Selatan.

Terhadap para aktivis 1980-an, Hariman lebih berperan sebagai pendukung, penjaga ruh gerakan dan terus berupaya menjalin benang merah antar aktivis kelompok studi yang berjamuran di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta dengan kelompok pers kampus yang digawangi aktivis Universitas Nasional Jakarta, Amir Husin Daulay dari Pers Politika Unas.

Kampus Unas saat itu menjadi pusat kegiatan aktivis di Jakarta karena rektornya yang berpaham liberal, Sutan Takdir Alisjahbana. Hariman pernah mengisi diskusi di Unas pada tahun 1985 yang diselenggarakan Pers Politika dan dihadiri aktivis seperti Denny JA dari UI, Bambang 'Beathor' Suryadi dari Universitas Pancasila, Agus 'Lenon' Edy Santoso dari STF Driyarkara, Arwin Lubis, Ultra Syahbunan, Pramono Anung dan Theodorus 'Ondos' Jakob Koekeritz dari ITB, dan lain sebagainya.

Dari diskusi tersebut kemudian terbentuklah jejaring aktivis yang berperan penting dalam pembentukan komite-komite aksi pembelaan tanah rakyat yang dimulai Komite Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat Badega (KSMuRB) akhir tahun 1987, Komite Solidaritas Korban Penggusuran Kedung Ombo (KSKPKO) tahun 1988, dan kasus lainnya di tanah air.

Mahasiswa Jakarta yang relatif tidak terlibat kasus tanah di daerahnya tergerak menolak kenaikan tarif dasar listrik pada tahun 1989 dengan membentuk Komite Mahasiswa Penolakan Tarif Listrik (KMPTL).

Aktivis-aktivis mahasiswa 1980-an kader Hariman ini lebih mengutamakan aksi langsung dibandingkan kelompok intelektual Dr. Arief Budiman yang berpusat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dan memilih membangun teori-teori Sosialisme untuk mempersiapkan Indonesia yang demokratis pasca otoritarianisme Orde Baru.

Dari Era Represi Menuju Reformasi

Peristiwa 5 Agustus 1989, aksi penolakan Menteri Dalam Negeri Rudini dalam penataran P-4 untuk angkatan baru ITB menyadarkan Pemerintah pentingnya 'mengandangi' mahasiswa agar tidak terlibat gerakan di luar kampus dengan menyediakan wadah organisasi tingkat perguruan tinggi.

Ketika Pemerintah merestui pembentukan Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi (SMPT) melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan pada tahun 1990, aktivis mahasiswa dekade 1990an terpecah menjadi dua kelompok, kelompok pro Senat Mahasiswa dan anti Senat Mahasiswa.

Kelompok pro-Senat memandang organisasi kemahasiswaan tingkat perguruan tinggi perlu dimanfaatkan untuk mengonsolidasikan aspirasi politik maupun memperjuangkan kepentingan mahasiswa intrakampus.

Sementara kelompok anti-Senat memandang SMPT terlalu elitis, tidak mungkin bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan aspirasi karena mekanisme organisasinya sangat aneh, pengurus senat bertanggung jawab ke rektorat  walaupun dipilih dan dipimpin oleh mahasiswa.

Kelompok Senat Mahasiswa mengadakan konsolidasi pada bulan Oktober 1992 di kampus ITB yang dipelopori Noor Cholis dan Wahyono Suparno dan dihadiri Ketua Umum SM-UGM Anies Baswedan, Ketua Harian SMUI Chandra Hamzah, dan lain-lain. Sementara kelompok anti Senat terus mengadakan konsolidasi tiap kota hingga melahirkan organisasi Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID).

Namun dalam perjalanannya, SMID menjadi pecah karena aktivis-aktivis SMID Yogyakarta seperti Budiman Sudjatmiko dan Andi Arief menggagas pembentukan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang melanjutkan koalisi antar aktivis Persatuan Rakyat Demokratik yang digagas LSM Walhi dan dideklarasikan di LBH Jakarta.

Sementara aktivis Bandung yang menolak pembentukan partai politik, dipelopori Pius Lustrilanang dari Unpar membentuk Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera).

Ternyata beragamnya langgam gerakan dari mulai kelompok Senat, kelompok anti Senat, komite aksi, LSM, kelompok studi dan pers kampus membuat gerakan mahasiswa menghindari penokohan.

Tidak adanya tokoh mahasiswa pada dekade 1990-an menyebabkan Pemerintah gagal membaca situasi sosial politik pada saat krisis moneter 1997-1998 yang berujung pada Reformasi Mei 1998.

Salim Said mencatat, saat terjadi kerusuhan pada 14 Mei 1998, beliau diundang Kassospol ABRI Letjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono untuk ikut rapat di Dephankam Jalan Merdeka Barat. Seorang jenderal bertanya kepada Prof. Salim siapa tokoh mahasiswa yang bisa diajak berbicara meredakan kerusuhan.

Prof. Salim menjawab pahit, "sekarang gerakan mahasiswa tidak punya tokoh, karena kalian membubarkan Dewan Mahasiswa sejak 1978!"

Ikut Mengawal Demokratisasi

Setelah Soeharto jatuh dan digantikan Prof. B.J. Habibie, Hariman memilih masuk dalam politik menjadi anggota MPR dan menjadi Ketua Tim Sukses untuk pencalonan Habibie sebagai Calon Presiden dalam Sidang Umum MPR 1999.

Tim Sukses itu justru tidak sukses, karena gelombang penolakan Habibie yang dianggap bagian dari Orde Baru sangat kuat, bahkan MPR menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie yang diperberat dengan kemenangan kelompok pro kemerdekaan di Provinsi Timor Timur, sekarang Republik Demokratik Timor Leste.

Hariman tidak berhenti menjadi aktivis dalam rangka mengawal demokrasi. Pada 15 Januari 2000 bertepatan dengan peringatan Malari, Hariman bersama Amir Husin Daulay, Mulyana W. Kusumah dan lain-lain aktivis era Malari, gerakan 1978, aktivis 1980-an dan 1990-an mendirikan Indonesia Democracy Monitor (Indemo).

Para kadernya membentuk Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) yang terus menjaga ritme organisasi hingga hari ini, sementara kader yang lebih muda memasuki partai politik dalam rangka mewarnai demokrasi agar tidak terus-menerus didominasi kepentingan oligarki.

Gagasan terpenting Hariman adalah demokrasi harus terus-menerus mengalami dinamika agar tidak mandeg dan tidak didominasi satu kelompok, tidak elitis, sementara perbedaan strategi dalam mengawal demokrasi tidak menjadi persoalan selama menjadi aksi.

Selamat ulang tahun, Bang Hariman Siregar! Semoga gagasanmu tetap hidup mengalir di generasi yang lebih muda dalam upaya mematangkan demokrasi demi mencapai masyarakat merdeka, adil dan makmur di masa depan. (HA)

Tulisan ini disarikan dari berbagai buku, diskusi dan artikel. Beberapa ketidakakuratan sudah dikoreksi atas permintaan beberapa pihak. Atas kejadian tersebut Dewan Redaksi epicentrum.co.id memohon maaf.

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Epicentrum. All Rights Reserved.