× Home Politik
Ekonomi
Hukum
Gaya Hidup
Olahraga
Diskursus
Commerce
Video
Serba Serbi
Photo

Omnibus Law: MUI Tidak Lagi Sendiri Dalam Mengeluarkan Stempel Halal

14 Februari 2020
Penulis :
Share :
Responsive image

epicentrum.co.id, JAKARTA - Draf omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) resmi diserahkan pemerintah ke DPR. Salah satu isinya adalah soal jaminan produk halal. Apa saja yang direvisi?

Berdasarkan RUU Cipta Kerja yang didapat detikcom, Kamis (13/2/2020), perubahan UU Jaminan Produk Halal (JPH) tertuang dalam Pasal 49. Pada pasal itu diubah sejumlah pasal dalam UU JPH yaitu kewajiban sertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia (Pasal 4 UU Nomor 33 Tahun 2014 UU JPH).

Selain aturan di atas, RUU Ciptaker juga menghapus otoritas MUI yang berhak mengeluarkan sertifikat halal. Dalam RUU itu, setiap Ormas Islam bisa mengeluarkan sertifikat halal itu. "Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH," demikian bunyi Pasal 49 RUU Cipka.

"Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI dan dapat dilakukan oleh Ormas Islam yang berbadan hukum. Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal," ujar RUU Ciptaker.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah," ujarnya.Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam hal Pelaku Usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya Sertifikasi Halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. (detik)

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Epicentrum. All Rights Reserved.