abo Kuasa Hukum Dekopin: Dirjen Perundang-undangan Tak Pede Sampai Minta Rekomendasi Tempat Dia Mengajar | Epicentrum
× Home Politik
Ekonomi
Hukum
Gaya Hidup
Olahraga
Diskursus
Commerce
Video
Serba Serbi
Photo

Kuasa Hukum Dekopin: Dirjen Perundang-undangan Tak Pede Sampai Minta Rekomendasi Tempat Dia Mengajar

23 Juli 2020
Penulis : Muhammad Said
Share :
Responsive image
Kuasa Hukum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Muslim Jaya ButarButar (kedua dari kiri) bersama Tim mengadukan Dr. Sri Untari Bisowarno ke Polda Metro Jaya, Jumat (10/7/2020).

epicentrum.co.id, JAKARTA - Sehubungan dengan hasil rekomendasi Focused Discussion Group (FGD) yang diselenggarakan oleh PUSKAPSI (Pusat Pengkajian Pancasila & Konstitusi) Fakultas Hukum Universitas Jember pada tanggal 20-21 Juli 2020 di Hotel Grand Valonia yang melahirkan beberapa rekomendasi terhadap permasalahan Dekopin, maka kami selaku kuasa hukum perlu melakukan bantahan atau sanggahan atas rekomendasi dari PUSKAPSI Fakultas Hukum Universitas Jember tersebut.

Adapun bantahan kami sebagai berikut:

1. Bahwa FGD yang dilakukan oleh Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember tempat Dirjen Perundang-undangan RI mengajar sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember adalah bentuk ketidakpercayaan diri Dirjen Perundang-undangan Prof. Widodo Ekatjahjana, SH.MH dalam membuat suatu Pendapat Hukum terkait permasalahan Dekopin;

2. Bahwa rekomendasi FGD Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember tidak obyektif bagaimana mungkin rekomendasi akan melahirkan berbeda dari Pendapat Dirjen Hukum Perundang-undangan tempat mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember;

3. Bahwa perlu kami sampaikan kepada Puskapsi Pendapat hukum yang dikeluarkan Dirjen Perundang-undangan tidak sesuai fakta, ngawur, cacat hukum, tidak digali dari informasi yang utuh bersifat sepihak atas pengaduan Sri Untari Bisowarno. Harusnya Dirjen Perundang-undangan mengali informasi yang utuh, bersikap  hati-hati dalam membuat suatu pendapat hukum jangan sampai merugikan orang lain, tidak boleh gegabah dan  tidak boleh berdasarkan informasi yang sesat serta menyesatkan.

4. Bahwa Munas Dekopin tanggal 11-14 Nopember 2019 di Hotel Claro Kota Makasar  telah memilih secara aklamasi Bapak Nurdin Halid sebagai Ketua Umum Dekopin priode 2019-2024 sesuai AD Dekopin dan Tatib Munas Dekopin;

5. Munas Dekopin adalah merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan termasuk perubahan Anggaran Dasar Dekopin wajib dihasilkan melalui Forum Keputusan Munas yang disebut Munas Khusus penyelenggaraan perubahan AD Dekopin. Tidak ada satupun dalam AD Dekopin yang melarang Munas   Dekopin bersamaan dengan Munas Khusus  perubahan AD Dekopin. Sepanjang dilakukan Munas khusus untuk penyelenggaraan perubahan AD Dekopin maka perubahan AD Dekopin sah dan mengikat;

6. Bahwa di dalam pendapat hukum Dirjen Perundang-undangan menyebut peserta Munas Dekopin yang tidak setuju adanya perubahan AD Dekopin kemudian melanjutkan  Munas Dekopin ke ruang Jade Hall adalah suatu bentuk ketidakpahaman Dirjen Perundang-undangan dalam melihat organisasi Dekopin atau organisasi pada umumnya. Timbul pertanyaan siapa pimpinan Munasnya? Siapa pesertanya? Munas Dekopin tidak boleh dilanjutkan oleh orang atau pihak yang tidak berwenang, tidak boleh Munas dilanjutkan oleh yang bukan pimpinan Munas Dekopin. Pimpinan Munas Dekopin di Makasar pada tanggal 11-14 Nopember 2019 adalah Bapak Idris Laena dkk.

7. Bahwa sesuai surat pemberitahuan Hotel Claro Kota Makasar tempat penyelengaraan Munas Dekopin tanggal 13 Nopember 2020 tidak ada Munas Dekopin di ruang Jade Hall yang ada meeting dengan Kapasitas 50 orang. Sementara peserta Munas Dekopin seluruh Indonesi berjumlah 471 orang. Bagaimana mungkin Dirjen Perundang-undangan RI Prof  Dr. Widodo Ekatjahjana, SH.MH.  menyebut dalam Pendapat Hukumnya menyebut Munas Dekopin dilanjutkan di ruang Jade Hall. Kemudian menyebut Munas Dekopin yang memilih Sri Untari Bisowarno sebagai Ketua Umum Dekopin telah tepat sesuai kepres Nomor 6 Tahun 2011 tentang AD Dekopin. Ini bentuk ketidakpahaman Dirjen Perundang-undangan dalam memahami sebuah  organisasi Dekopin.

8. Bahwa rekomendasi yang dilakukan Puskapsi dalam FGD terhadap Pendapat Hukum Dirjen Perundang-undangan sekali lagi adalah bentu ketidakpercayaan diri Dirjen Perundang-undangan dalam membuat suatu Pendapat Hukum sehingga “diperlukan penguatan”. Sayang penguatan tersebut bersifat subyektif tidak obyektif karena bersumber dari tempat mengajar Dirjen PerundangUndangan selaku Dosen Fakyukltas Hukum Universitas Jember.

9. Bahwa kami selaku kuasa hukum sudah meminta Dirjen Perundangundangan untuk membatalkan atau meninjau ulang Pendapat Hukumnya karena mengandung unsur cacat hukum, tidak sesuai fakta, sesat dan menyesatkan publik serta merugikan Dekopin secara kelembagaan yang dapat merusak keutuhan Organisasi Dekopin.

Demikian kami sampaikan rilis pers ini untuk dapat diketahui.

Kuasa Hukum Dekopin 

Muslim Jaya ButarButar, SH.MH.

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Epicentrum. All Rights Reserved.