× Home Politik
Ekonomi
Hukum
Gaya Hidup
Olahraga
Diskursus
Commerce
Video
Serba Serbi
Photo

Gubernur Banten: Omnibus Law Produk Pusat, tak Libatkan Pemprov

16 Oktober 2020
Penulis : Muhammad Said
Share :
Responsive image
Gubernur Banten, Wahidin Halim berkirim surat ke Presiden Jokowi.

epicentrum.co.id, SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait usulan dan masukan elemen masyarakat Banten atas disahkannya Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Usulan dan masukan masyarakat Banten itu disampaikan melalui surat No.560/1856-DTKT/2020 tertanggal 13 Oktober 2020. Usulan dan masukan dari masyarakat Banten itu khususnya pada 12 poin yang dianggap kontroversi dalam UU Cipta Kerja.

Wahidin mengatakan, Omnibus Law adalah produk pemerintah pusat dan DPR RI yang tentunya tidak melibatkan pemerintah provinsi maupun kabupten dan kota. "Sebagai Gubernur, saya memahami terhadap pro dan kontra terhadap sikap dan aspirasi dari masyarakat Banten umumnya. Perlu dipahami, bahwa Gubernur adalah representasi perwakilan Pemerintah Pusat. Ada hubungan dua pemerintahan sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah," kata Wahidin di Kota Serang, Rabu (14/10).

Menurut Wahidin, Pemprov Banten menampung aspirasi dan pendapat serikat pekerja yang tetap bersikukuh menolak UU Cipta Kerja. Pihaknya berusaha memfasilitasi masyarakat dengan menerima, menampung, dan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Jokowi. Namun. ada masyarakat yang akan berniat melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Komentar
Tulis Komentar
Kode Acak
Menyajikan berita terhangat dan terpercaya langsung melalui handphone anda
© 2020 Epicentrum. All Rights Reserved.